Oleh: Rumbung Pasaribu, SH., MH
Bicara uang, tentunya semua orang sangat senang apabila orang tersebut mudah mendapatkannya sehingga mempunyai cukup banyak atau bahkan melimpah untuk digunakan. Tapi kalau orang dalam kategori kurang mampu, maka bicara uang selalu waswas kerena tidak mencukupi untuk menutupi segala kebutuhan yang dia harus tanggulangi.
Kuatnya pengaruh uang
Arus uang atau lebih dikenal dengan istilah Money flow dalam analisis teknis disebut sebagai “harga tipikal (typical price) dikalikan dengan volume, yang merupakan salah satu bentuk dari taksiran terhadap nilai uang pada hari perdagangan. Sedangkan fungsi uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran.
Kemudian apa masalahnya dengan judul tersebut diatas? Sebenarnya tidak ada masalah, selama uang kita jadikan sebagai pelengkap dalam hidup kita dan bukan hidup untuk uang (jangan jadikan uang segalanya dalam hidupmu). Saya tidak akan membahas bagaimana uang menjadi segalanya, tapi apa pengaruhnya kalau kita menggunakan uang untuk membangun sebuah kualitas demokrasi, dan dampaknya pada harga dan nilai diri.
Bicara soal kualitas demokrasi sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan uang, walaupun tetap memerlukan uang, tetapi yang perlu dibangun adalah kualitas manusianya selaku stakeholder demokrasi itu sendiri. Manusia sebagai pelaku demokrasi harus bertanggungjawab akan kualitas demokrasi yang dimulai dari proses politik dan keputusan politik sebagaimana hubungan antara budaya politik dan demokratisasi yang memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokratisasi. Diakui bahwa demokrasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (LIPI-25 Mar 2010).
Politik uang disinyalir terus berkembang, bukan hanya dengan memberikan uang secara langsung tetapi juga dengan menanamkan jasa. Metode money politics di lapangan semakin berkembang. Saat ini dilakukan dengan menanamkan jasa di suatu wilayah,jasa tersebut dapat berupa pemberian bibit, alat pertanian, pakan ternak, serta berbagai barang lainnya. Hal itu dilakukan guna mengikat tokoh dan kelompok yang memiliki pengaruh terhadap konstituen dan harapannya akan menghasilkan jumlah massa dan suara. Kita harus cari cara, meningkatkan daya kritis kita. Kalau dibiarkan, kualitas demokrasi kita bukan semakin meningkat, tetapi semakin mundur, kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di Jakarta, Jumat (8/2). Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memprediksi politik uang bakal kembali terjadi pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Bahkan, potensi ini diprediksi meningkat dibandingkan Pileg 2014.
Salah satu dari 11 prinsip demokrasi adalah bebas, adil dan jujur. Kata jujur sangat erat hubungannya dengan UU 7/2017 tentang pemilu, yang dijelaskan dalam pasal-pasal diantaranya Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523, yaitu melarang keras melakukan politik uang. Apabila ada timses maupun peserta pemilu melakukan politik uang, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan baik kepada Pemerintah maupun masyarakat? Dampak politik uang dapat berimbas dan merusak tatanan demokrasi yang ada di Indonesia karena politik uang dibiarkan tumbuh dengan subur dan didukung juga oleh kecenderungan masyarakat yang permisif. Selain itu juga dengan membiarkan politik uang tidak hanya berimpilkasi melahirkan politisi yang korup namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis sehingga kemudian kredibelitas para pemenang pemilu karena money politics , perlu dipertanyakan.
Seseorang pelaku money politics dikatakan sebagai orang yang harga dirinya rendah dan hina alias tidak bernilai (SP-2014). Nilai harus dibangun pada diri, terutama nilai positif yang harus dijaga dan ditingkatkan, hal tentang nilai negatif yang menjadi parasit harus ditinggalkan. Nilai yang melekat pada diri kita itulah yang disebut harga diri (self-esteem) yang perlu di jaga, dibangun oleh semua lapisan masyarakat, sehingga dapat melahirkan tokoh yang mempunyai integritas dan membawa kemajuan Bangsa dan Negara.
Bagaimana dengan kondisi pemilu 2019 ini?
Berbicara pemilu 2019, perlu membangun kejujuran agar pemilu kita 2019, berkualitas dan bermoral. Sebenarnya kalau ada caleg yang membayar masyarakat supaya memilihnya, sama itu dengan “memperkosa hargadiri” masyarakat dan pembodohan secara sistematis, karena hal itu dianggap menjadi hal yang biasa. Memilih adalah hak untuk menentukan kesiapa suara dalam politik, sehingga suara rakyat adalah sebagai bentuk pemberian kuasa secara cuma-cuma untuk mewakili rakyat berperan serta dalam sistem demokrasi, yang disebut kedaulatan rakyat.
Bagi perserta pileg yang mempunyai bahkan melimpah kemampuan financial, harusnya tunduk pada UU No 7/2017. Selain melanggar UU yang berpotensi pada masalah hukum (pidana) juga harus menghargai rakyat yang memberi suaranya dan memilih caleg sebagai wakilnya dalam pemerintahan. Jangan beli harga diri masyarakat, karena dalam hatinurani rakyat yang terdalam sebenarnya masih tersisa harga diri yang tulus dan jangan biarkan mereka jatuh dalam kesalahan hanya karena kebutuhan suara untuk mendukung para caleg. Para caelg yang bijak, kita adalah bagian dari rakyat, maka kita mempunyai tanggungjawab moral untuk tidak mengiring rakyat ke ruang kebodohan hanya karena suara. Rakyat tidak akan mengenal money politics kalau para caleg tidak mempasilitasi. Berjuanglah dengan terhormat supaya kita para para caleg tidak dinilai HINA oleh rakyat.
ORANG BIJAK, AKAN MENGUNAKAN HAK PILIH DENGAN AKAL SEHAT DAN CALEG PANUTAN, JANGAN JADIKAN UANG SEGALANYA DALAM HIDUP.
* Rumbung Pasaribu, SH., MH adalah Sekretaris DPW MUKI DKI Jakarta, Pembina Aliansi Pemberdayaan Generasi Muda (APGM), Sekjen Forum Penyuluh Narkotika Nasional (FPNN) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
